SHARE INDONESIA

Jember, FaktaJember.com – Aksi damai 212 kemaren rupanya banyak menyisahkan polemik dan perdebatan.

Diantaranya adalah melibatkan massa dari kalangan anak anak. Hal tersebut menjadi sorotan berbagai media Banyak netizen Jember turut prihatin atas hal tersebut.

Seperti diketahui, sejumlah elemen masyarakat mengatas namakan kelompok Aksi 212 mengelar aksi unjuk rasa di dua titik yakni di Pemkab Jember dan di Kantor DPRD Jember, Rabu (21/2) kemaren.

Aksi tersebut merupakan ketidak puasan terhadap pemerintahan bupati Faida -Muqit, pengamat politik dari akademisi STIE Mandala Jember R. Dino Bayu Sagara, SH.MH saat ditemui Tim Fakta (22/2/18) Mengatakan, seharusnya kegiatan yang bernuansa politik seperti aksi 212 kemaren tidak melibatkan anak – anak yang notabennya masih dibawah umur, tindakan semacam itu dapat mengancam keselamatan anak sekaligus berdampak buruk bagi psikologis dan jiwa anak yang tidak tau apa apa.

“UU Perlindungan Anak sudah sangat jelas mengatur tentang hal itersebut, anak tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan demonstrasi atau kegiatan politik lainya, anak-anak dilarang digunakan sebagai alat untuk kegiataan seperti itu, dalam UU No 35 th 2014 Pasal 15 dan Pasal 76 H tentang Perlindungan Anak secara jelas melarang pelibatan anak dalam aktivitas politik”, ujarnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua (LP3A) Jember, Menik Humaidah SH, bahwasanya melibatkan anak dalam kegiatan demo, atau pawai politik tentu sangat bertentangan dengan undang – undang, karena kegiatan semacam itu termasuk eksploitasi anak dan itu bertentangan dengan undang undang.

“bukan tidak mungkin kekerasan akan terjadi saat kegiatan demonstrasi tersebut dan anak anaklah yang akan menjadi sasaran empuknya, untuk itu semestinya anak – anak tidak dilibatkan”, tuturnya.

Pantauan tim fakta dilapangan kemaren (21/2/18) dalam aksi damai 212 nampak puluhan anak-anak ikut serta menjadi massa dalam kegiatan aksi 212 kmaren. Hal tersebut juga beredar luar di media masa dan laman facebook dimana keberadaan anak – anak yang ikut serta dalam aksi damai 212 mendapat sorotan dan keprihatinan dari berbagai masyarakat dijember. (rif)

Sumber: Jember, FaktaJember.com

Warga Kecamatan Ambulu sempat terkejut dengan adanya pengumuman kepemilikan lahan alun-alun kecamatan tersebut. Banner yang diletakkan menghadap jalan raya itu tertuliskan bahwa tanah alun-alun milik alm H Abdul Ghani.

Hal itu sontak membuat masyarakat bertanya-tanya. Apakah benar alun-alun kecamatan yang selama ini menjadi sarana masyarakat itu diklaim miliki perseorangan. Padahal, menurut masyarakat sekitar, lahan tersebut merupakan milik PT KAI.

Melihat fenomena tersebut, Camat Ambulu Sutarman, mengaku sudah melarang pihak-pihak yang mengklaim lahan tersebut untuk memasangi banner. Hal itu dilakukan untuk menjaga kondusivitas masyarakat Ambulu.

Dia menuturkan, memang ada beberapa pihak yang mengaku pengelola ahli waris dari H Abdul Ghani yang datang kepadanya. Mereka meminta kejelasan terkait lahan yang menurut mereka merupakan milik perseorangan.
Beberapa bukti memang sudah ditunjukkan oleh pengelola ahli waris tersebut. Hanya saja, bukti tersebut tidak cukup kuat untuk mengakui lahan tersebut milik perseorangan. “Saya sudah larang untuk tidak pasang banner, ya kok dipasang juga,” katanya.
Padahal belum ada kepastian apakah lahan tersebut merupakan milik perseorangan atau bukan. Yang jelas sampai saat ini belum ada petunjuk jelas. Apakah lahan tersebut milik PT KAI atau milik negara.
Pihaknya menyayangkan hal tersebut. Belum ada penetapan lahan tersebut milik pribadi sudah diklaim dengan pemasangan banner. “Selama ini tidak ada bukti kuat lahan tersebut milik perseorangan,” tuturnya.
Sementara ini pihaknya memang belum mengambil sikap perihal pengakuan lahan alun-alun tersebut. Yang jelas dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan upaya duduk bersama agar permasalahan ini tidak berlarut.
Namun jika pihak pengklaim tetap bersikeras tanpa adanya bukti nyata kepemilikan lahan, tindakan tegas akan dilakukan oleh pemerintah. “Bagaimanapun alun-alun merupakan fasilitas masyarakat. Kalau tidak bisa diajak bicara kami akan ambil sikap terkait pemasangan banner,” tutupnya.

Sumber: https://www.jawapos.com/radarjember/read/2018/02/15/49262/alun-alun-diklaim-milik-pribadi