JAKARTA, SHARE INDONESIA - Sejumlah warga penolak Tambang Blok Silo, berbahagia usai putusan majelis pemeriksa Kemenkum HAM yang memutuskan penambangan emas di Silo dihentikan. Spontanitas, mereka langsung melakukan sujud syukur di ruang sidang, Rabu (9/1/2018).

Sebelum melakukan sujud syukur, warga Silo yang ke Jakarta meneriakkan takbir. Namun mereka tetap menahan emosinya. Seusai sidang digelar, tangisan kebahagian warga pun pecah.

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Silo (Formasi) yang tak lain penolak tambang emas Silo, Hasan Basri, mengaku lega atas keputusan majelis. "Terimakasih Bupati. Terimakasih pak kiai (Wabup, Red). Kami berjanji, warga Silo kondusif," tegasnya.

Dia mengakui, pihaknya sudah merencanakan demo besar-besaran ke Gubernur bahkan juga siap datang ke Istana Negara Kepresidenan. "Kami sudah siap 100 bus untuk demo. Tapi hari ini kami gagalkan, karena perjuangan kami dikabulkan. Penambangan emas Silo dihentikan," katanya dengan nada senang.

Dia tak sendiri. Kepala Desa (Kades) Pace, Silo, M. Farohan, yang ikut mengkhawal sidang di Kemenkum HAM, memuji perjuangan serius Bupati Faida dan Wabup Abdu Muqit Arief. "Saya janji, akan saya sampaikan perjuangan bupati dan wabup ini, ke semua warga di Silo," tuturnya.

Dia juga mengaku, sudah mengantongi petisi penolakan tambang emas yang ditandatangani 7 ribuan warga Kecamatan Silo. "Ini bukti penolakan kami. Tokoh masyarakat dan rakyat kecil bersikap bulat, tolak tambang Blok Silo," pungkasnya.(gay).

JAKARTA, SHARE INDONESIA - Setelah melalui persidangan Nonlitigasi di kantor Kemenkum HAM Jakarta, Rabu (9/1/2018), akhirnya persidangan yang dipimpin majelis pemeriksaan Nasrudin, memutuskan untuk mencabut izin penambangan di Blok Silo.

Keputusan itu setelah Bupati Jember menggugat rencana penambangan Blok Silo oleh Pemprov Jatim dan Kementerian ESDM. "Kami tidak pernah diajak koordinasi dan saya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi Blok Silo. Sehingga proses lelang harus dihentikan," tegas Bupati Faida.

Tak hanya itu, permintaan penolakan tambang emas Blok Silo bukan hanya klaim bupati. Melainkan suara rakyat setempat. Bahkan, Bupati Faida menunjukkan petisi warga Kecamatan Silo yang ditandatangani lebih dari 7 ribu orang. "Ini bukti bahwa warga di Silo menolak. Sehingga kami minta, pelelangan tambang Blok Silo segera dihentikan," pintanya.

Selain itu, Bupati Faida juga menyampaikan, penolakan warga sangat masif. Beberapa kali demonstrasi pun disampaikan ke majelis pemeriksa. "Perjuangan ini murni kami lakukan sebagai penyambung lidah rakyat di Silo," pungkasnya.

Majelis pemeriksa sempat meminta keterangan perwakilan Pemprov Jatim dan utusan Kementerian ESDM. Fakta persidangan, keduanya mengakui tidak mengantongi rekomendasi penambangan Blok Silo dari Bupati Jember.

Kemudian, majelis pemeriksa meminta pendapat dua ahli yang dihadirkan di persidangan. Kedua ahli seperti Bivitri Susanti dan Charles Simabura, juga sepakat menyebut, bahwa seharusnya izin tambang melalui koordinasi dengan bupati. Sedangkan di Blok Silo, tidak melalui itu dan bisa disebut cacat formal.

Berdasarkan itu, kelima majelis pemeriksa yang diwakili Nasrudin, memutuskan bahwa rencana lelang di Blok Silo dihentikan karena cacat secara hukum.(gay).

JAKARTA, SHARE INDONESIA - Sidang nonlitigasi yang digelar kedua kalinya di Kementerian Hukum dan Ham soal tambang emas blok Silo diwarnai lempar tanggung jawab. Hal ini dipicu dari desakan majelis pemeriksa sidang non litigasi kepada Kementerian ESDM dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang diwakili Dinas ESDM Jawa Timur untuk menunjukkan bukti-bukti soal koordinasi dan persetujuan Bupati Jember soal penerbitan Wilahah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Blok Silo. Pasalnya, Menteri ESDM sebelumnya telah menerbitkan SK no 1802 th 2017 yang telah menetapkan blok Silo sebagai daerah pertambangan mineral logam emas seluas 4.000 m2 lebih. Bahkan, pihak Pemprov Jatim juga telah berkirim surat kepada Bupati Jember untuk meminta persetujuan lelang WIUP Blok Silo akhir tahun 2018 lalu.
"Kewenangan untuk meminta rekomendasi dan berkoordinasi dengan Bupati setempat ada di Kementerian ESDM sesuai peraturan yang ada, karena yang menerbitkan SK adalah menteri," ungkap Harsusilo, dari Dinas ESDM Propinsi Jatim, Rabu (9/1/2019) pagi.

Pihaknya juga mengakui hingga saat ini tidak ada bukti koordinasi dengan Pemkab Jember terkait persetujuan WIUP Blok Silo. "Mengacu kepada peraturan menteri, seharusnya pemerintah propinsi yang melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan memang hingga saat ini tidak ada rekomendasi dan persetujuan dari pemerintah daerah," ungkap perwakilan dari Kementerian ESDM.
Sementara Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR menegaskan kembali bahwa tidak ada rekomendasi dan persetujuan dalam bentuk apapun. "Seluruh lapisan masyarakat sudah menolak. Penolakan ini bahkan jaih sebelum SK Menteri soal WIUP Silo terbit. Jadi kami tetap menuntut agar SK menteri soal WIUP Blok Silo dicabut," tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Majelis Pe eriksa Sidang Nonlitigasi, Nasrudin menegaskan bahwa peraturan menteri ESDM harus dicabut jika ada prosedur yang tidak dilalui dengan benar. "Salah satu kesimpulan kami bahwa harua ada pencabutan jika prosedur rekomendasi dan persetujian Bupati tidak bisa dihadirkan di sidang ini," ujarnya.(gay).

JEMBER, Share Indonesia.id - Wakil Bupati Jember Muqit Arief hadir dalam pengajian akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Masjid Rohmatullah, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Jember, Jum'at (8/1/2019)

Pengajian yang mengundang dua penceramah, KH. Ahmad Muwafiq dan KH. Sholihin Yusuf, ini mengusung tema “Jadikan Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai Tauladan.”

Dalam kesempatan itu, Wabup Jember Kyai Muqit menyampaikan, memperingati maulid berarti membuka kembali sejarah-sejarah perjalanan hidup Rasulullah, yang diutus Allah SWT sebagai rahmat bagi seluruh alam.

“Bagi Pemerintah Kabupaten Jember, acara-acara semacam ini merupakan kontribusi yang sangat konkrit dalam rangka mengantarkan Jember untuk menjadi kabupaten yang religius, menjadi kabupaten yang masyarakatnya dekat dengan agama,” jelasnya.

Pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan puskesmas dan jalan, memang perlu dilakukan. Namun, maasih kata Wabup, yang paling penting adalah membangun sumber daya manusianya.

Dalam lagu Indonesia Raya diungkapkan jiwa perlu dibangun. Jika masyarakat Jember khususnya di Ambulu terbangun kehidupan sumber daya manusianya maka pembangunan fisik akan mengikuti

Setelah pengajian ini wabup berharap dapat meningkatkan ibadah semakim baik, dan akhlak kepada tetangga semakin baik. “Betapa pun kita sukses di berbagai bidang, pada akhirnya semua kita akan kembali kepada Allah,” terangnya.

Pada kesempatan itu pula, Wabup mengajak masyarakat untuk tetap rukun meski berbeda pilihan dalam momen Pemilu 2019.

“Saya berharap, kehadiran masjid di tengah-tengah masyarakat bukan hanya menjadi tempat rukuk, bersujud dan i’tikaf, tetapi juga berfungsi sebagai pengikat kehidupan kita sesama muslim, tetap bersalaman walaupun berbeda pilihan,” ujarnya.

Ketua panitia penyelenggara maulid nabi, Calik Minarno menyampaikan, setelah membangun Majid Rohmatullah yang megah, masyarakat lebih rain lagi sholat berjamaah di masjid.  “Masjid itu menjadi istimewa ketika jamaahnya banyak,” ungkapnya. (Gay).

JEMBER, SHARE INDONESIA - Untuk menciptakan suasana pemilu yang aman dan damai, Polres Jember mengadakan seminar kebangsaan pada Selasa (8/1/2019) dengan tema "Revitalisasi Nilai Peradaban Manusia Demi Terwujudnya Pemilu Yang Aman dan Damai Serta NKRI Yang Sejahtera".

Panitia penyelenggara juga mengundang tokoh agama se-Kabupaten Jember. "Insya Allah seluruh kyai, habaib, alim ulama jember berkumpul termasuk dengan ormas, rektor termasuk dengan forkopimda" terang Kapolres Jember.

Kapolres mengatakan bahwa suasana pemilu tidak bisa aman dengan sendirinya tapi kitalah yang harusnya menjaga. "Kita berdiskusi bersama untuk mewujudkan pemilu yang aman, yang damai sehingga Kabupaten Jember atau NKRI sejahtera" tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini bukan hanya dari Polres Jember tapi juga merupakan permintaan para tokoh agama se-Kabupaten Jember.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Soetardjo ini mempunyai target yakni tidak akan ada lagi tokoh agama yang berdakwah secara kasar atau menghina lawan politik dan lain sebagainya yang memicu memanasnya suasana pemilu tahun ini. (gay)

SHARE INDONESIA - Pemerintah Kabupaten Jember bekerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk penyaluran Program Kemitraan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI kepada warung kopi, warung berjaringan, dan supplier.

Penandatanganan nota kesepakatan kerjasama itu berlangsung di Ruang Cakrawala lantai 32 kantor PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Jalan Jendral Sudirman Kav 1, Jakarta Pusat, Senin(07/01/2019).

"Targetnya seribu warung rakyat dan seribu warung kopi berjaringan," terang Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR. usai penandatanganan nota kesepakatan. Sedangkan untuk tahap awal, Bupati Faida mendesak agar segera dirralisasikan 50 warung kopi, warung berjaringan dan suplai. "Sebagai awalan kita akan realisasikan untuk 50 warung rakyat terlebih dahulu," ujarnya.
Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Jember telah mengambil beberapa langkah untuk program warung rakyat dan warung kopi berjaringan ini.

Pada tahun 2019 ini, program ini dijalankan sekaligus dengan pembiayaannya, bersama BNI. "Tahun ini juga dilaksanakan dengan sistem informasinya manajeman serta aplikasi keuangannya.

Dalam menjalankan program warung wakyat dan warung kopi berjaringan ini, Pemerintah Kabupaten Jember menganggarkan pelatihan manajemen maupun pelatihan menjadi barista," tambahnya. Sementara BNI membiayai modal usahanya.

Warung rakyat dan warung kopi berjaringan menjadi target dalam program ini untuk mendorong bersaingan dengan took-toko yang telah berjaringan. Selain terletak pada jaringan, kelemahan warung ini pada modal.

Warung rakyat berjaringan ini dibantu dalam sisi manajemen, modal, dan suplai barang. Suplai barang ini utamanya produk lokal Jember.
"Dalam kesepakatan ini, pengusaha warung rakyat dan kopi tidak memerlukan agunan untuk mendapatkan modal usaha. Usahanya itulah yang menjadi agunan," terang bupati. Sementara pemerintah daerah menjadi penjamin atau avalis.
Sementara itu, Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan PT. BNI (Persero) Tbk. Catur Budi Harto mengatakan, program ini dalam konteks memberdayakan masyarakat.

Program ini bertujuan agar warung lebih produktif, memiliki daya tawar lebih baik, lebih mandiri. "Tentunya mereka lebih sejahtera dengan program ini," terang Catur. Ia juga memastikan bahwa program seperti ini baru pertama kalinya dijalankan. "Jadi sinergi antara pemerintah dan perbankan dengan fokus kepada warung kopi, warung berjaringan serta suplayer masih baru kali ini, dan Jember bisa menjadi pioner bagi program sejenis di daerah lain," tambahnya. Ia juga memastikan  bahwa program ini akan secepatnya dijalankab, sebagai langkah yang baik di awal 2019 ini. Sedangkan teknisnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk masalah data dan verifikasi.(Gay)