JEMBER, SHARE INDONESIA - Ada suasana yang berbeda dalam acara penyerahan SK pensiun PNS sekaligus pemberian kenaikan pangkat pengabdian oleh Bupati Jember yang dilaksanakan di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin (14/1/2019) pagi. Selain menyerahkan sejumlah SK pensiunan yang sudah ada, Bupati Jember juga akan mengungkap kepengurusan SK pensiun yang berbelit-belit.

Beberapa pengalaman yang seharusnya menjadi pelajaran sepertinya masih belum mampu meredam rumitnya mengurus SK pensiunan. "Saya ingin mengungkap ini dan ingin mengurai, bukan hanya mencari siapa yang salah tetapi yang paling inti adalah hal ini nggak bisa dibiarkan," tegas Bupati Jember, dr HJ Faida,MMR

Bupati Faida merasa iba melihat kenyataan yang menyulitkan warganya. Padahal layanan kepengurusan administrasi pensiun sama saja dengan layanan administrasi yang lainnya.

Menurut keterangan Bupati, sebagian yang mengalami hambatan kepengurusan SK pensiun adalah pensiunan janda. "Ngurus pensiun janda aja ruwet, bahkan ada yang 1,5 tahun tadi. Padahal ada anak yatim yaag ditinggalkan yang mesti dibiayain sekolahnya dan kehidupannya," tandasnya.

Keprihatinan Bupati Faida ini pun membakar semangatnya untuk segera mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Bupati menjanjikan dalam satu minggu kedepan ia akan menyelesaikan masalah ini serta memperbaiki SOP lalu mengumumkan ke publik.

Bupati Faida juga menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin lagi melihat kasus kepengurusan PNS yang meninggal, ahli warisnya yang mengurus. Ia ingin semua berkas pensiunan yang meninggal layanannya langsung dari pemkab.

"Sejatinya adalah,  bangsa yang besar yang menghargai pahlawannya, pemerintahan yang besar adalah yang menghargai pensiunannya,"pungkasnya. (gay)

JEMBER, Share Indonesia.id - Bupati Jember dr. Faida, MMR., mengisi Minggu pagi 13 Januari 2019 dengan jalan sehat bersama warga Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates. Momen ini sebagai upaya untuk meningkatkan silaturahmi dan keguyuban di masyarakat.

Selain jalan sehat, bupati juga meninjau perkampungan warga yang menjadi sasaran program Kota Tanpa Kumuh. Selain itu Bupati Jember juga melihat rumah warga hasil program bedah Rumah Tidak Layak Huni.

Terkait jalan sehat dan peresmian penggunaan sejumlah hasil pelaksanaan program pemerintah di Kelurahan Jember Kidul, bupati menyebut kegiatan ini sebagai kegiatan pemersatu.

“Meningkatkan silaturahim, guyub keluarga, dari yang sepuh sampai anak-anak, sebagai suatu kegiatan semangat persatuan,” katanya.

Dengan program rumah layak huni, bupati menginginkan semua rumah warganya layak huni. Tidak ada lagi got buntu yang tidak terurus, agar wilayah Jember Kidul tidak banjir.

Bupati berharap mau ada anak-anak yang putus sekolah, karena kekurangan biaya akan ditangung oleh pemerintah melalui program beasiswa, hingga perguruan tinggi.

Jalan sehat yang dilaksanakan oleh Kelurahan Jember Kidul ini bekerja sama dengan UMKM setempat. Karena itu, bupati menyampaikan akan menyeleksi pedagang untuk mendapatkan rombong yang lebih cantik.

Palayanan adminduk juga dihadirkan dalam kegiatan jalan sejhat tersebut. Tidak sedikit warga yang memanfaatkannya untuk mendapatkan kartu keluarga hingga kartu identitas anak.

“Memudahkan masyarakat melengkapi Adminduk yang merupakan hak dasar warga negara Indonesia,” terang bupati.

Pada kesempatan ini, bupati mengungkapkan rasa senangnya karena salah satu kampung kumuh yang ada di Jember sudah sangat tampak bersih dengan progam Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Program ini membantu kampung kumuh dengan sarana sanitasi, MCK (Mandi, Cuci, Kakus) komunal di beberapa titik, serta pavingisasi jalan. Ini memperlihatkan masyarakatnya yang guyup rukun dan bangkit.

“RT, RW yang bersemangat. Masyarakatnya bersemangat dan ingin perubahan di lingkungan hidup mereka,” ungkapnya.

Kampung ini juga diubah dengan sentuhan seni. Tembok yang dilukis diwarna-warni serta diberi himbauan-himbauan menjadikan kampug yang sebelumnya terkenal dengan kampung kumuh menjadi kampung seni.

Di kampung ini ditemukan anak muda yang giat membuat topeng, yang dijual online dengan omset cukup baik. Hal ini layak didukung, karena potensi yang sangat luar biasa.

Sementara Plt. Lurah Jember Kidul Drs.Yoyok Sulisyono menjelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan yakni untuk bersilaturahim dan lebih meningkatkan keakraban masyarakat sekitar.

"Kegiatan ini juga sebagai wujud perhatian Pemerintah Kabupaten Jember kepada masyarakat melalui program Kotaku, program rumah tidak layak huni, dan peningkatan jalan atau pavingisasi," pungkasnya. (Gay).

JAKARTA, SHARE INDONESIA - Bupati Jember, dr HJ Faida,MMR menyampaikan rasa terimakasih sekaligus apresiasi masyarakat soal rencana pembangunan jalan tol trans Jawa melewati Jember. Bupati Faida mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Rabu (9/1/2018) sore.

Menurut Bupati Faida, kedatangannya kali ini adalah untuk menyampaikan terimakasih dan apresiasi masyarakat Jember kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian PUPR mengenai penambahan jalur tol trans Jawa yang memasukkan Jember sebagai salah satu ruas jalan.

“Kami mewakili masyarakat Jember sangat berterimakasih dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian PUPR, karena memang jalan tol yang melewati Jember ini akan sangat membantu percepatan pembangunan. Kita tahu ada Bandara Embarkasi Haji di Jember yang nantinya akan mengakomodasi 6 Kabupaten yang ada di sekitarnya,” ungkap Bupati Faida.

Selain itu, lanjut Bupati Faida, potensi pemanfaatan Bandara Embarkasi yang nantinya juga akan sangat bermanfaat untuk perjalanan umroh, juga merupakan hal yang seharusnya bisa disinergikan dengan pembangunan infrastruktur yang lain, seperti jalan tol.

 “Jika kita estimasi, tidak kurang dari 8 ribu lebih jamaah haji setiap tahunnya, dan hamper 3 ribu jamaah berasal dari Jember. Belum lagi kalau umroh, jumlahnya bisa mencapai 30 ribu lebih setiap tahunnya dari akumulasi jumlah Jemaah dari Jember dan kabupaten sekitar,” tambahnya.

Di sisi lain, potensi perkembangan industri dan pariwisata, juga cukup memungkinkan untuk ditunjang oleh penambahan infrastruktur. “Potensi wisata kita tinggi, potensi industri, perkebunan, pertanian dan potensi yang lain juga cukup besar. Maka dengan adanya jalan tol yang langsung mengakses Jember, perkembangannya akan sangat cepat, terutama untuk network maping pemasarannya, dan sekali lagi kita sampaikan terimakasih untuk rencana pembangunan ruas tol ini,” jelasnya.

Sementara rombongan Bupati disambut hangat oleh Kepala Badan Pelaksana Jalan Tol Kementerian PUPR, Herry TZ. Berdiskusi langsung dengan cukup hangat di ruangannya, ia menjelaskan bahwa pembangunan ruas tol trans Jawa ini adalah misi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, dengan harapan agar terjadi percepatan pertumbuhan perekonomian.

“Secara teknis, sebelum dibangunnya ruas jalur tol di seluruh Indonesia, khususnya di era Presiden Jokowi, ada survey yang mendalam soal dampak dan potensi. Seperti halnya Jember, kita juga harus mencari alternatif agar ruas jalan ini memudahkan masyarakat, bukan malah menyulitkan. Kita nanti akan maping mulai Situbondo, dengan jarak kurang lebih 50 km, dan mudah-mudahan ini bisa cepat selesai penelitiannya,” ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya juga akan mempelajari soal potensi-potensi yang dimiliki Jember dan daerah sekitar, terutama karena Jember bakal memiliki embarkasi haji.

Hal senada juga disampaikan Sekjen Kementerian PUPR, Prof. R. Dr. Ir. Anita Firmanti, MT yang turut menemui rombongan Bupati dan Wakil Bupati Jember. “Kajian soal ruas jalan tol memang diarahkan untuk percepatan pembangunan di daerah, sehingga agenda ruas jalan tol Jember ini akan segera kita bahas secara menyeluruh bersama Bapak Menteri, dan apalagi potensinya memang cukup tinggi,” ujarnya.(gay).

JAKARTA, SHARE INDONESIA - Sejumlah warga penolak Tambang Blok Silo, berbahagia usai putusan majelis pemeriksa Kemenkum HAM yang memutuskan penambangan emas di Silo dihentikan. Spontanitas, mereka langsung melakukan sujud syukur di ruang sidang, Rabu (9/1/2018).

Sebelum melakukan sujud syukur, warga Silo yang ke Jakarta meneriakkan takbir. Namun mereka tetap menahan emosinya. Seusai sidang digelar, tangisan kebahagian warga pun pecah.

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Silo (Formasi) yang tak lain penolak tambang emas Silo, Hasan Basri, mengaku lega atas keputusan majelis. "Terimakasih Bupati. Terimakasih pak kiai (Wabup, Red). Kami berjanji, warga Silo kondusif," tegasnya.

Dia mengakui, pihaknya sudah merencanakan demo besar-besaran ke Gubernur bahkan juga siap datang ke Istana Negara Kepresidenan. "Kami sudah siap 100 bus untuk demo. Tapi hari ini kami gagalkan, karena perjuangan kami dikabulkan. Penambangan emas Silo dihentikan," katanya dengan nada senang.

Dia tak sendiri. Kepala Desa (Kades) Pace, Silo, M. Farohan, yang ikut mengkhawal sidang di Kemenkum HAM, memuji perjuangan serius Bupati Faida dan Wabup Abdu Muqit Arief. "Saya janji, akan saya sampaikan perjuangan bupati dan wabup ini, ke semua warga di Silo," tuturnya.

Dia juga mengaku, sudah mengantongi petisi penolakan tambang emas yang ditandatangani 7 ribuan warga Kecamatan Silo. "Ini bukti penolakan kami. Tokoh masyarakat dan rakyat kecil bersikap bulat, tolak tambang Blok Silo," pungkasnya.(gay).

JAKARTA, SHARE INDONESIA - Setelah melalui persidangan Nonlitigasi di kantor Kemenkum HAM Jakarta, Rabu (9/1/2018), akhirnya persidangan yang dipimpin majelis pemeriksaan Nasrudin, memutuskan untuk mencabut izin penambangan di Blok Silo.

Keputusan itu setelah Bupati Jember menggugat rencana penambangan Blok Silo oleh Pemprov Jatim dan Kementerian ESDM. "Kami tidak pernah diajak koordinasi dan saya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi Blok Silo. Sehingga proses lelang harus dihentikan," tegas Bupati Faida.

Tak hanya itu, permintaan penolakan tambang emas Blok Silo bukan hanya klaim bupati. Melainkan suara rakyat setempat. Bahkan, Bupati Faida menunjukkan petisi warga Kecamatan Silo yang ditandatangani lebih dari 7 ribu orang. "Ini bukti bahwa warga di Silo menolak. Sehingga kami minta, pelelangan tambang Blok Silo segera dihentikan," pintanya.

Selain itu, Bupati Faida juga menyampaikan, penolakan warga sangat masif. Beberapa kali demonstrasi pun disampaikan ke majelis pemeriksa. "Perjuangan ini murni kami lakukan sebagai penyambung lidah rakyat di Silo," pungkasnya.

Majelis pemeriksa sempat meminta keterangan perwakilan Pemprov Jatim dan utusan Kementerian ESDM. Fakta persidangan, keduanya mengakui tidak mengantongi rekomendasi penambangan Blok Silo dari Bupati Jember.

Kemudian, majelis pemeriksa meminta pendapat dua ahli yang dihadirkan di persidangan. Kedua ahli seperti Bivitri Susanti dan Charles Simabura, juga sepakat menyebut, bahwa seharusnya izin tambang melalui koordinasi dengan bupati. Sedangkan di Blok Silo, tidak melalui itu dan bisa disebut cacat formal.

Berdasarkan itu, kelima majelis pemeriksa yang diwakili Nasrudin, memutuskan bahwa rencana lelang di Blok Silo dihentikan karena cacat secara hukum.(gay).

JAKARTA, SHARE INDONESIA - Sidang nonlitigasi yang digelar kedua kalinya di Kementerian Hukum dan Ham soal tambang emas blok Silo diwarnai lempar tanggung jawab. Hal ini dipicu dari desakan majelis pemeriksa sidang non litigasi kepada Kementerian ESDM dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang diwakili Dinas ESDM Jawa Timur untuk menunjukkan bukti-bukti soal koordinasi dan persetujuan Bupati Jember soal penerbitan Wilahah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Blok Silo. Pasalnya, Menteri ESDM sebelumnya telah menerbitkan SK no 1802 th 2017 yang telah menetapkan blok Silo sebagai daerah pertambangan mineral logam emas seluas 4.000 m2 lebih. Bahkan, pihak Pemprov Jatim juga telah berkirim surat kepada Bupati Jember untuk meminta persetujuan lelang WIUP Blok Silo akhir tahun 2018 lalu.
"Kewenangan untuk meminta rekomendasi dan berkoordinasi dengan Bupati setempat ada di Kementerian ESDM sesuai peraturan yang ada, karena yang menerbitkan SK adalah menteri," ungkap Harsusilo, dari Dinas ESDM Propinsi Jatim, Rabu (9/1/2019) pagi.

Pihaknya juga mengakui hingga saat ini tidak ada bukti koordinasi dengan Pemkab Jember terkait persetujuan WIUP Blok Silo. "Mengacu kepada peraturan menteri, seharusnya pemerintah propinsi yang melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan memang hingga saat ini tidak ada rekomendasi dan persetujuan dari pemerintah daerah," ungkap perwakilan dari Kementerian ESDM.
Sementara Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR menegaskan kembali bahwa tidak ada rekomendasi dan persetujuan dalam bentuk apapun. "Seluruh lapisan masyarakat sudah menolak. Penolakan ini bahkan jaih sebelum SK Menteri soal WIUP Silo terbit. Jadi kami tetap menuntut agar SK menteri soal WIUP Blok Silo dicabut," tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Majelis Pe eriksa Sidang Nonlitigasi, Nasrudin menegaskan bahwa peraturan menteri ESDM harus dicabut jika ada prosedur yang tidak dilalui dengan benar. "Salah satu kesimpulan kami bahwa harua ada pencabutan jika prosedur rekomendasi dan persetujian Bupati tidak bisa dihadirkan di sidang ini," ujarnya.(gay).