JEMBER, Share Indonesia.id - Upaya Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR untuk mengajak pegawainya mengakhiri masa-masa sulit yang dialami para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dimana bukan hanya memberikan SK Pensiun secara langsung, tetapi diwujudkan dengan digandengnya PT TASPEN Jember dalam memanjakan pensiunan.

“Saat ini sudah bukan zamannya pensiunan yang khusnul khotimah dipersulit saat mengurus pensiunan, seperti komitmen kami sejak awal, pensiunan ketika mengurus SK nya, jangan sampai tertunda apalagi sampai berbuan-bulan, makanya hari ini kita ajak juga PT. TASPEN untuk ngantor juga di Pendopo,” ujar Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR pada Selasa (2/7/2019) usai memberikan 120 lebih SK Pensiunan ASN di Pendopo Pemkab Jember.

Dengan digandengnya PT. TASPEN untuk ngantor di Pendopo, Bupati menyatakan, bahwa proses pemberian SK Pensiun tidak hanya memutus gajinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tapi para ASN juga langsung menerima hak-haknya dari PT. TASPEN.

“Layanan pemberian SK Pensiun harus diperbaiki, untuk ASN janda dan duda, mereka tidak perlu lagi mengurus SK ke kantor, urusan mereka menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember, tugas BKSDM untuk mengurus ke rumahnya masing-masing sampai tuntas,” tegas Bupati.

Kepada para pensiunan yang baru mendapat SK, Bupati berpesan agar keberadaannya meskipun sudah tidak lagi menjadi ASN, agar tetap memberi manfaat kepada masyarakat luas dengan membantu segala urusan masyarakat dengan Pemkab.

“Meskipun mereka sudah tidak lagi menjadi ASN, tapi warga akan melihatnya sebagai pegawai Pemkab, oleh karenanya saya berpesan agar para pensiunan ini membantu warga ketika dibutuhkan, bisa dengan datang langsung ke Pendopo atau membantu segala keperluannya,” ujar Bupati.

Sementara Tentang pelayanan pencairan dana pensiun Taspen di pendapa, Kepala Taspen Jember Kamiso menjelaskan, layanan ini sinergi dari BKPSDM, BPKAD, dan TASPEN sesuai perintah bupati. "Jika SK pensiun sudah terbit dan diserahkan kepada yang bersangkutan, kemudian dibuatkan SKPP oleh BPKAD, kemudian Taspen  memproses,” terangnya.

Proses yang dilakukan Taspen yakni tabungan hari tua dan dana pensiunan. “Akan diselesaikan hari ini juga," ujarnya.

Kamiso mengatakan, Taspen memiliki pelayanan 5T, yakni tepat orang, tepat jumlahnya, tepat waktu, tepat tempatnya atau alamat, dan juga tepat admistrasi. "Hal ini semua sama seperti yang dikatakan bupati. Harus tepat waktu pencairan dan jumlahnya tidak kurang nol rupiah pun," pungkas Kamiso.(ren).

JEMBER, Share Indonesia.id - Upaya Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR untuk mengajak pegawainya mengakhiri masa-masa sulit yang dialami para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dimana bukan hanya memberikan SK Pensiun secara langsung, tetapi diwujudkan dengan digandengnya PT TASPEN Jember dalam memanjakan pensiunan.

“Saat ini sudah bukan zamannya pensiunan yang khusnul khotimah dipersulit saat mengurus pensiunan, seperti komitmen kami sejak awal, pensiunan ketika mengurus SK nya, jangan sampai tertunda apalagi sampai berbuan-bulan, makanya hari ini kita ajak juga PT. TASPEN untuk ngantor juga di Pendopo,” ujar Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR pada Selasa (2/7/2019) usai memberikan 120 lebih SK Pensiunan ASN di Pendopo Pemkab Jember.

Dengan digandengnya PT. TASPEN untuk ngantor di Pendopo, Bupati menyatakan, bahwa proses pemberian SK Pensiun tidak hanya memutus gajinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tapi para ASN juga langsung menerima hak-haknya dari PT. TASPEN.

“Layanan pemberian SK Pensiun harus diperbaiki, untuk ASN janda dan duda, mereka tidak perlu lagi mengurus SK ke kantor, urusan mereka menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember, tugas BKSDM untuk mengurus ke rumahnya masing-masing sampai tuntas,” tegas Bupati.

Kepada para pensiunan yang baru mendapat SK, Bupati berpesan agar keberadaannya meskipun sudah tidak lagi menjadi ASN, agar tetap memberi manfaat kepada masyarakat luas dengan membantu segala urusan masyarakat dengan Pemkab.

“Meskipun mereka sudah tidak lagi menjadi ASN, tapi warga akan melihatnya sebagai pegawai Pemkab, oleh karenanya saya berpesan agar para pensiunan ini membantu warga ketika dibutuhkan, bisa dengan datang langsung ke Pendopo atau membantu segala keperluannya,” ujar Bupati.

Sementara Tentang pelayanan pencairan dana pensiun Taspen di pendapa, Kepala Taspen Jember Kamiso menjelaskan, layanan ini sinergi dari BKPSDM, BPKAD, dan TASPEN sesuai perintah bupati. "Jika SK pensiun sudah terbit dan diserahkan kepada yang bersangkutan, kemudian dibuatkan SKPP oleh BPKAD, kemudian Taspen  memproses,” terangnya.

Proses yang dilakukan Taspen yakni tabungan hari tua dan dana pensiunan. “Akan diselesaikan hari ini juga," ujarnya.

Kamiso mengatakan, Taspen memiliki pelayanan 5T, yakni tepat orang, tepat jumlahnya, tepat waktu, tepat tempatnya atau alamat, dan juga tepat admistrasi. "Hal ini semua sama seperti yang dikatakan bupati. Harus tepat waktu pencairan dan jumlahnya tidak kurang nol rupiah pun," pungkasnya. (Ren).

JEMBER, Share Indonesia.id - Pemilihan Kepala Desa yang tinggal 2 bulan lagi, tepatnya pada bulan September, ternyata menarik minat banyak dari semua kalangan, tidak terkecuali dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jelas-jelas sudha memilik masa depan yang cerah.

Seperti yang disampaikan Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR. bahwa pemilihan kepala desa banyak diminati tidak hanya oleh masyarakat, tapi juga kalangan ASN di lingkungan Pemkab Jember, menyikapi hal ini, Bupati mengambil sikap tegas yaitu diizinkan atau mengajukan pensiun dini.

“Apabila ada ASN yang mencalonkan diri sebagai cakades, akan kami evaluasi permohonannya, mereka harus bersikap, karena posisi ASN tidak serta merta langsung terganti, akan kita pilih mana yang diijinkan dan mana yang tidak, kalau misal ada ASN dari kalangan guru, tentu akan mengganggu proses belajar mengajar,” ujar Bupati.

Namun apabila ada ASN dari non guru, Bupati akan mempertimbangkan posisi ASN tersebut, serta track record selama menjadi ASN, jika formasinya sangat diperlukan, ASN tersebut juga harus bersikap. “Tidak saya izinkan, atau mengambil sikap pensiun atau pensiun dini,” tegas Bupati.

Seperti diketahui, Pemilihan Kepala Desa di Jember akan digelar pada September mendatang, untuk pilkades kali ini, ada kemudahan dan meringankan calon kepala desa, diantaranya, anggaran Pilkades yang dianggarkan melalui APBD dan APBDes serta pihak ketiga.

“Pilkades kali ini dianggarkan dari APBD dan APBDes, sehingga tidak membebani calon, dengan demikian akan melahirkan pemimpin yang integritas, kalaupun toh anggaran dari APBD dan APBDes tidak mencukupi, panitia bisa bekerjasama dengan pihak ketiga, tapi tetap harus melalui musyawarah BPD dan juga tokoh setempat, selama anggaran masih dalam batas kewajaran, masih akan ditoleransi, namun kami berharap pilkades ini bisa gratis,” pungkas Kepala Dispemasdes Pemkab Jember Ir. Eko Heru Sunarso saat dikonfirmasi di lain tempat. (Ren).

JEMBER, Share Indonesia.id - Upaya Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR untuk mengajak pegawainya mengakhiri masa-masa sulit yang dialami para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dimana bukan hanya memberikan SK Pensiun secara langsung, tetapi diwujudkan dengan digandengnya PT TASPEN Jember dalam memanjakan pensiunan.

“Saat ini sudah bukan zamannya pensiunan yang khusnul khotimah dipersulit saat mengurus pensiunan, seperti komitmen kami sejak awal, pensiunan ketika mengurus SK nya, jangan sampai tertunda apalagi sampai berbuan-bulan, makanya hari ini kita ajak juga PT. TASPEN untuk ngantor juga di Pendopo,” ujar Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR pada Selasa (2/7/2019) usai memberikan 120 lebih SK Pensiunan ASN di Pendopo Pemkab Jember.

Dengan digandengnya PT. TASPEN untuk ngantor di Pendopo, Bupati menyatakan, bahwa proses pemberian SK Pensiun tidak hanya memutus gajinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tapi para ASN juga langsung menerima hak-haknya dari PT. TASPEN.

“Layanan pemberian SK Pensiun harus diperbaiki, untuk ASN janda dan duda, mereka tidak perlu lagi mengurus SK ke kantor, urusan mereka menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember, tugas BKSDM untuk mengurus ke rumahnya masing-masing sampai tuntas,” tegas Bupati.

Kepada para pensiunan yang baru mendapat SK, Bupati berpesan agar keberadaannya meskipun sudah tidak lagi menjadi ASN, agar tetap memberi manfaat kepada masyarakat luas dengan membantu segala urusan masyarakat dengan Pemkab.

“Meskipun mereka sudah tidak lagi menjadi ASN, tapi warga akan melihatnya sebagai pegawai Pemkab, oleh karenanya saya berpesan agar para pensiunan ini membantu warga ketika dibutuhkan, bisa dengan datang langsung ke Pendopo atau membantu segala keperluannya,” ujar Bupati.

Sementara Tentang pelayanan pencairan dana pensiun Taspen di pendapa, Kepala Taspen Jember Kamiso menjelaskan, layanan ini sinergi dari BKPSDM, BPKAD, dan TASPEN sesuai perintah bupati. "Jika SK pensiun sudah terbit dan diserahkan kepada yang bersangkutan, kemudian dibuatkan SKPP oleh BPKAD, kemudian Taspen  memproses,” terangnya.

Proses yang dilakukan Taspen yakni tabungan hari tua dan dana pensiunan. “Akan diselesaikan hari ini juga," ujarnya.

Kamiso mengatakan, Taspen memiliki pelayanan 5T, yakni tepat orang, tepat jumlahnya, tepat waktu, tepat tempatnya atau alamat, dan juga tepat admistrasi. "Hal ini semua sama seperti yang dikatakan bupati. Harus tepat waktu pencairan dan jumlahnya tidak kurang nol rupiah pun," pungkas Kamiso.(*).

JEMBER, Share Indonesia.id - Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR menyerahkan langsung SK kenaikan pangkat terhadap 1.260 PNS dilingkungan Pemkab Jember

Penyerahan SK Kenaikan Pangkat secara serentak tersebut berlangsung di Aula PB. Sudirman Pemkab Jember, pada Senin (01/07/2019) siang.

Menurut Bupati Faida MMR, penyerahan SK Kenaikan Pangkat secara langsung ini, merupakan wujud dan komitmen Bupati Jember dalam melakukan reformasi birokrasi, dimana kenaikan pangkat merupakan hak dari setiap ASN.

“Saya dari awal sudah komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, terutama layanan administrasi kepegawaian untuk seluruh ASN, dan dari tahun ke tahun sudah semakin  baik layanannya, hal ini dengan sudah bisa diatasinya hambatan-hambatan serta berjalannya fungsi, dimana ASN tidak  harus sampai ke Surabaya atau Jakarta untuk mengurus SK nya, karena semua sudah dibiayai oleh APBD,” ujar Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR.

Bupati juga menyatakan, bahwa bukti adanya reformasi birokrasi sudah berjalan dengan baik, adalah semakin meningkatnya ASN yang mengajukan SK Kenaikan pangkat yang merupakan hak dari ASN itu sendiri.

“Setiap tahun, ada peningkatan signifikan dan cukup baik, hari ini saja ada seribu lebih yang mendapatkan haknya, memang ada sekitar 56 ASN yang SK nya belum turun dan memang tidak turun, hal ini karena beberapa hal yang belum dilengkapi oleh ASN,” pungkas Faida. (*)

JEMBER, Share Indonesia.id - Kematin Ibu dan Bayi (KIB), Indonesia masih menempati peringakat yang tinggi, tidak terkecuali di Kabupaten Jember, hal ini dikarenakan layanan kesehatan seperti di puskesmas yang belum memenuhi syarat Pelayanan Obsetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), yaitu memiliki dokter, perawat dan bidan yang terlatih.

Untuk meningkatkan mutu dari tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas, Senin (01/07/2019) pagi. Dimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Pemkab Jember gelar Diklat PONED angkatan pertama bagi ASN di Puskesmas yang ada di Jember.

“Diklat ini merupakan ikhtiar dan upaya kita dalam mengurangi angka kematian ibu dan bayi, seperti kita ketahui, angka kematian ibu dan bayi saat ini cukup tinggi di Indonesia, termasuk di Jember, untuk itu perlu dilakukan diklat semacam ini, agar tenaga kesehatan bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat,” ujar Wakil Bupati Jember Drs. KH. Abdul Muqit Arief saat memberikan sambutan pada pembukaan Diklat.

Menurut Bupati, tugas dari peserta diklat ini nanti sangat berat, selain Sumber Daya Masyarakat (SDM) di beberapa pelosok yang rendah, peserta diklat di haruskan bisa menghadapi situasi darurat ketika ada ibu hamil dengan resiko tinggi (Resti).

“Saya asli orang pinggiran, jadi tahu betul ketika dulu keberadaan petugas medis dari Puskesmas yang sering ditolak oleh warga, mereka lebih percaya dengan dukun, tapi dulu petugas medis belum dilengkapi dengan alat yang canggih seperti saat ini, oleh karenanya, setelah mengikuti diklat ini, saya berharap petugas kesehatan ini bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat,” ujar Wabup.

Wabup juga menambahkan, bahwa untuk Pusekesmas yang akan mendapat layanan PONED, adalah Puskesmas Induk, dimana PONED ini nanti akan diawasi oleh Dokter yang lebih komprehensif dan betul-betul mengawasi keberadaan ibu hamil. (*)