JEMBER, Share Indonesia.id - Bupati Jember dr.Hj.Faida MMR, menerima kunjungan dari pihak kepala PLN UP3 Kabupaten Jember bersama jajarannya, guna menerangkan pencapaian target pemasangan 100%, dalam aliran listrik di kabupaten jember.

Penerimaan pertemuan tersebut, berlangsung di ruang tamayloka pendopo wahya wibawagraha, Jum'at(08/02/2019) pagi.

Menegar PLN UP3 Kabupaten Jember Ardian Egusfi menyampaikan rasio elektrifikasi di kabupaten jember masih dibawah 90% atau 86 % masih ada penduduk di kabupaten jember belum berlistrik."Kami sebagai salah satu penyedia listrik utama di indonesia itu, mempunyai kewajiban aliri listrik semua." Ujarnya.

Dia menambahkan, bahwa guna untuk melistriki semua itu, pihaknya memang perlu bantuan terhadap pemerintah kabupaten jember."maka dari itu pihaknya menghadap terhadap bupati jember dalam rangka bagaimana kita mensinergikan anatara PLN serta pemkab jember." Imbuhnya.

Oleh karenanya, Beliau mengatakan bahwa ini dari pihaknya yaitu PLN yang menyediakan listriknya, supaya bisa mulai dari pembangunannya sampai dengan bisa."kita minta dari bantuan pemkab jember, khususnya ibu bupati faida MMR karena kita pengen tahu daerah mana sih, yang dalam pemantauan ibu bupati ini yang belum di listriki,Kemudian juga tadi dikoordinasikan,ternyata dipemkab jember sudah ada, maka itu yang kami lakukan." Pungkasnya.(gay/min)..

JEMBER, SHARE INDONESIA - Surat Keputusan pencabutan tambang emas  Blok Silo akhirnya diterbitkan Kementerian ESDM. Tertanggal 6 Februari 2019, SK bernomor 23 K /30/ MEM / 2019 tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan. SK ini adalah revisi dari SK sebelumnya bernomor 1802 yang sekaligus meniadakan WIUP Blok Silo Jember dengan bahan mineral logam emas. Dipastikan, terbitnya SK ini karena adanya permohonan dari Bupati Jember, untuk mencabut SK Menteri ESDM tentang Blok Silo yang selanjutnya diproses dalam sidang non litigasi di Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu. Dipastikan, pencabutan SK Blok Silo ini adalah murni karena perjuangan Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR bersama masyarakat Silo dan segenap masyarakat Jember lainnya yang dari awal tidak menghendaki adanya aktifitas penambangan di Silo. 

Pencabutan SK itu setelah Bupati Faida mengajukan permohonan pembatalan melalui sidang Non Litigasi Menkum HAM. Setelah hasil putusan sidang Non Litigasi menyimpulkan bahwa SK  tersebut cacat hukum dan memutuskan harus dibatalkan demi hukum. Dengan dasar hasil sidang Non Litigasi itu maka Menteri ESDM membatalkan lampiran IV dan Wiup tambang silo batal demi hukum.

Hal itu disampaikan Bupati Faida saat dikonfirmasi lewat telepon selularnya, Kamis (7/2/2019) siang. Menurut Bupati Faida, Kepmen diterbitkan setelah adanya usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur No 545/981/119.2/2016 tertinggal 29 Februari 2016 Perihal Usulan Penetapan WIUP Mineral Logam.

"Masyarakat Jember, khususnya Silo tidak menghendaki akan adanya aktivitas pertambangan tersebut. Mereka menolak," tegas Bupati Faida.

Karena satu suara dengan Pemkab Jember, maka Bupati Faida berjuang membawa aspirasi masyarakat Silo itu  melalui persidangan mediasi Nonlitigasi di kantor Kemenkum HAM Jakarta pada 9 Januari 2019 beberapa minggu yang lalu. Tidak hanya melalui persidangan mediasi Nonlitigasi yang telah dilakukan Bupati perempuan pertama di Kabupaten Jember ini, sebelumnya Bupati Faida juga telah menghadap dan melayangkan surat keberatan kepada Menteri ESDM atas dikeluarkannya SK penetapan Silo sebagai WIUP.

"Bahkan langkah kami ini mendapat dukungan langsung dari Presiden RI, Ir. Joko Widodo," terangnya.

Bupati Faida memastikan bahwa, SK pencabutan penetapan Silo sebagai WIUP telah ditanda tangani oleh Menteri ESDM.(gay).

JEMBER, SHARE INDONESIA - Ribuan jamaah serta sejumlah pejabat dan aparatur sipil negara lingkungan Pemkab Jember memenuhi Alun-alun kota Jember dalam kegiatan manaqib akbar yang diselenggarakan oleh Pemkab setempat, Sabtu (02/02/2019) malam.

Dalam pidato sambutannya, Bupati Jember, dr HJ Faida,MMR mengatakan, komitmen Pemerintah Kabupaten Jember bersama Ponpes Al Qodiri untuk menggelar manaqib akbar sekali dalam setahun.

"Manaqib akbar di Alun-alun Jember, untuk berdoa bersama-sama demi keselamatan bangsa dan negara demi lancarnya pembangunan Kabupaten Jember, tentram dan damainya Kabupaten Jember,” kata Bupati Faida

Pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah memerlukan persatuan masyarakat sebagai modal sukses pembangunan. Karena itu Bupati Faida berharap, masyarakat tidak terpecah belah di tahun politik ini.

"Pilihan beda itu biasa dan boleh - boleh saja, tetapi jangan sampai pilihan yang berbeda menjadi permusuhan diantara sesama, saudara bahkan diantara teman seperjuangan,” terangnya.

Lebih lanjut Bupati Faida menjelaskan, tahun demokrasi ini harus disambut dengan suasana gembira. Menggunakan cara yang terhormat dalam menyalurkan suara sesuai hak masing-masing, tanpa mencederai persatuan dan persaudaraan yang menjadikan keberhasilan pembangunan.

Pada tahun 2019, kata Bupati Faida, Pemerintah Kabupaten Jember akan membangun asrama haji untuk melengkapi pengembangan Bandara Notohadinegoro menjadi bandara embarkasi haji dan umroh. Karena itu, Bupati meminta doa jamaah untuk kelancaran dan kesuksesan pembangunan itu.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan agar dalam setiap pengajian agar disampaikan program kerja bupati dan wakil bupati. Utamanya program beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu, untuk anak yatim piatu, dan untuk santri Jember yang hafal minimal 1 juz Al Qur'an.

Selain Bupati Jember, dr HJ Faida,MMR. Wakil Bupati Jember, Drs. KH. Abdul Muqit Arief pun hadir dalam manaqib dan doa bersama yang dipimpin langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Qodiri Gebang KH Achmad Muzakki Syah.

Selain untuk mendokan bangsa dan negara, kegiatan yang termasuk dalam 22 Janji Kerja Bupati – Wakil Bupati  ini juga untuk memperingati haul Syekh Abdul Qodir Al-Jaelaniy, RA.

Sementara itu ceramah disampaikan oleh Nyai Hj. Siti Halimah Muzakki Syah. Dalam ceramahnya disampaikan soal kebaikan. "Kebaikan adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan akan mendapat rugi,” terangnya.

Nyai Hj. Siti Halimah juga berbicara tentang bagaimana santri dapat mencintai dan menyayangi NKRI.(gay).

JEMBER, share Indonesia.id - Kepala BPS Kabupaten Jember, Ir. Indriya Purwaningsih, M. T, memaparkan data tahun 2018, yang didampingi sejumlah pejabat BPS Jember, Bupati dan Wakil Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMr. dan Drs KH Abdul Muqit Arief, terkait angka pengangguran terbuka di Kabupaten Jember.

Dimana pada tahun 2018 menurun. Penurunan ini akibat kebijakan pemerintah daerah yang mengharuskan investor merekrut tenaga kerja ber-KTP Jember. dipaparkan oleh Badan Pusat Stastistik (BPS) Kabupaten Jember di ruang Tamyaloka Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Jum’at (01/02/2019).

Kepala BPS Kabupaten Jember, Ir. Indriya Purwaningsih, M. Tmenjelaskan angka pengangguran terbuka mengalami penurunan."Tahun 2017 tercatat angka pengangguran sebesar 5,16 persen turun menjadi 4,09 persen pada tahun 2018." Jelasnya.

Menurut perempuan yang akrab dipanggil Indri ini, penurunan tersebut diantaranya dipengaruhi oleh program Pemerintah Kabupaten Jember.
Program itu seperti kebijakan perekrutan tenaga kerja khusus KTP Jember, menjadikan penurunan angka pengangguran sangat besar mencapai satu persen."Ini kan terlihat bahwa program-program pemerintah disini sudah menyentuh ke masyarakat," terangnya.

Ia pun juga mencatat, bahwa pemerintah juga mampu menurunkan angka kemiskinan di Bumi Pandhalungan. Pada tahun 2017 angka kemiskinan 11 persen turun menjadi 9,98 persen pada tahun 2018."Di beberapa indikator strategis, pada indikator kerja utama, mendapat hasil yang sangat memuaskan kinerja pemerintah daerah," ungkapnya.

Dari sisi pertanian, lanjutnya, produksi di 2018 masih terdapat surplus. Artinya, Jember tidak kekurangan. Angka partisipasi sekolah di Jember juga menunjukkan angka cukup baik.

Sementara itu, Wakil Bupati Jember Drs. KH Abdul Muqit Arief menyampaikan data yang disampaikan oleh BPS sangat penting sebagai pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Jember."Kami Pemerintah Kabupaten Jember sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih, karena memang data-data itu sangat diperlukan dalam rangka untuk menyusun program kedepan," jelasnya.

Dia menambahkan, bahwa Data-data dari BPS tersebut, juga sebagai pijakan untuk mengevaluasi program yang sudah dijalani."Kita tidak mungkin melaksanakan program-program tanpa basis data. oleh karena itu data yang disampaikan BPS merupakan pijakan bagi kami, supaya program-program nanti tepat sasaran," Imbuhnya.

Oleh karena itu, Beliau mengatakan jika Dari data yang disampaikan BPS, mengaku cukup senang, karena tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Jember menurun."Kedepan penurunan angka buta huruf di Jember menjadi sasaran dan data yang disampaikan BPS sangat membantu untuk penurunan angka buta huruf." Tandasnya.(gay).

JEMBER, Share Indonesia.id - Desa Sidomukti gelar Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan di pendopo balai Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Jember, Program Tahun Anggaran  2019 - 2020. Rabu (30/1/2019)

Dalam kegiatan tersebut melibatkan beberapa elemen di desa Sidomukti mulai dari BPD, LPM,  Bhabinkamtibmas, Babinsa, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan dan juga tokoh Pemuda.

Kepala desa Sidomukti Sunardi Hari Prayitno menyampaikan, kegiatan ini merupakan laporan kegiatan tahun 2018 dan Alhamdulillah pada tahun 2018 program pembangunan desa kami bisa selesai 100 persen dan berjalan sukses.

"Bahkan tim monev dari kejaksaan dan kecamatan sudah mengecek dan memeriksa program-program di desa kami, dan dinyatakan tidak banyak catatan, hanya beberapa hal yang perlu perbaikan dan disempurnakan,” ungkap Sunardi

Dalam Musrenbangdes ini, Sunardi juga mengatakan bahwa kegiatan hari ini juga menetapkan untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2019, dan daftar usulan tahun anggaran 2020, sedangkan untuk 2018 adalah laporan kegiatan yang sudah selesai.

“Hari ini juga melakukan penetapan rencana kerja pemerintah Desa, namun karena jumlah anggaran belum diketahui, maka kami menggunakan pagu tahun anggaran sebelumnya,” pungkasnya. (Gay).

JEMBER, Share Indonesia.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2018. Sekretaris Daerah Ir. Mirfano berharap Pemerintah Kabupaten Jember mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Kecuali (WTP).

“Dengan segala daya dan upaya, semoga di tahun 2019, pemeriksaan anggaran tahun 2018 ini memperoleh opini yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkap Ir. Mirfano di Pendapa Wahyawibawagraha, Selasa (29/01/2019).

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jember menggelar entry meeting di ruang Tamyaloka Pendapa Wahyawibawagraha.
Dalam pertemuan tersebut, para pejabat yang hadir mendapatkan penjelasan dari Pengendali Teknis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Pertemuan ini menandai dimulainya pemeriksaan interim atau pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Jember tahun anggaran 2018.
Mirfano mengatakan, para pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh pengendali teknis.

Karena itu, ia berharap semua dapat mencukupi kebutuhan tim BPK, karena pemeriksaan adalah bagian dari proses manajemen yang telah dilakukan setiap tahun.
“Setiap tahun semua sudah mengerjakan yang menjadi kewajibannya, terkait laporan keuangan. Ini adalah bagian dari sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan,” tutur Mirfano.

Pengendali Teknis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyampaikan, pertemuan untuk memulai pemeriksaan keuangan dalam kurun waktu satu bulan kedepan.
Tim pemeriksa berjumlah empat orang. Tim ini akan turun melakukan pemeriksaan interim atau pendahuluan, yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan.
Pemeriksaan dilakukan setiap tahun sesuai amanah undang-undang. Kali ini pemeriksaan untuk tahun anggaran 2018. Pada bulan Maret ada pemeriksaan terperinci serta rangkaian pemeriksaan lanjutan yang masih panjang.

“Secara resmi jika berbicara hasil pemeriksaan nanti kita akan terbitkan laporan pemeriksaan. Baru (hasil pemeriksaan) itu yang boleh menjadi informasi publik,” jelasnya.

Ia menegaskan, kegiatan ini merupakan langkah awal pendahuluan dengan kepentingan secara internal antara BPK dan yang diperiksa, yaitu Pemerintah Kabupaten Jember. (Min).