Bupati Faida Ajak PTT Dinkes Bersinergi Turunkan Angka Kematian Ibu dan Anak

JEMBER, Share Indonesia.id - Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR mengajak sejumlah bidan yang sebelumnya menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinkes bersinergi tekan angka kematian ibu dan bayi. Ada 22 PTT yang hadir bersama Bupati Faida, dan mereka adalah PTT yang berhasil diterima sebagai PNS.
Penegasan itu disampaikan bupati dalam pertemuan di Pendopo Wahya Wibawa Graha.

Para bidan CPNS dari pegawai tidak tetap (PTT) didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. Siti Nurul Qomariyah, M.Kes.

Hadir pula Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Ir. Ruslan Abdul Gani.

“Tugas mereka disini bukan tugas yang ringan, yaitu menyukseskan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi," tegas bupati kepada wartawan, Rabu, (10/04/2019).

Tugas tersebut, menurut bupati, merupakan tugas berat. Sebab, mereka harus siap 24 jam untuk masyarakat.

Salah satu bidan CPNS bernama Eka Oktaviana menanggapi perintah bupati itu dengan baik. Bidan asal Kecamatan Puger ini mengaku ikhlas dengan tugas yang diberikan.

“Kita bekerja harus terus ikhlas. Jadi, tidak hanya cukup untuk dari PNS saja, tetapi kita bekerja dengan tulus ikhlas untuk membantu masyarakat," ujarnya.

Eka pun berharap sejawatnya sesama CPNS mampu melaksanakan tugas yang telah dibebankan tersebut.

Sementara itu, terkait penerimaan bidan CPNS ini, bupati mengaku bersyukur rekrutmen ini akhirnya bisa mencapai tahap terakhir untuk pemberkasan. 

Bupati memastikan bahwa semua bidan yang direkrut bebas dari pungli, karena mereka akan melakukan tugas kemanusiaan.

Pengarahan di pendopo, masih kata bupati, merupakan bagian upaya mencegah pungli saat para bidan tersebut bertugas nantinya.

"Saya ingin memastikan, tidak ada alasan untuk memungli di lapangan dengan alasan untuk mengembalikan biaya rekrutmen,” tegasnya.

Biaya rekrutmen CPNS 2019, tegasnya, benar-benar program pemerintah. Peserta rekrutmen tanpa harus membayar.

Jika sampai terbukti ada yang membayar, meskipun pada tahap terakhir, bupati dengan tegas akan meminta pembatalan rekrutmen bersangkutan.

"Intinya harus siap ditempatkan dimana pun. Tidak boleh pilih-pilih. Tidak ada nanti bayar supaya dekat rumah. Dimana masyarakat memerlukan, disitu kita tugaskan," kata bupati. (ren)