Festival HAM Tahun 2019, Segera Di gelar Di Kabupaten Jember

JEMBER, Share Indonesia.id - Festival Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2019 akan digelar di Kabupaten Jember pada November mendatang, kepastian Jember sebagai tuan rumah Festival HAM ini, setelah Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Rabu (6/3/2019) pagi bertemu dengan Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR di Pendopo Wahya Wibawa Graha Pemkab Jember.

“Kehadiran Komnas HAM ke Jember ini untuk menindak lanjuti kesepakatan di Korea tahun lalu, bahwa Jember siap menjadi tuan rumah dalam festival HAM yang akan diselenggarakan pada bulan November nanti, dan festival ini merupakan kegiatan rutin yang digelar tiap tahun,” ujar Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR.

Menurut Bupati, dengan adanya festival HAM yang digelar pada November nanti, merupakan juga sebuah momentum, dimana pelaksanaan tersebut digelar setelah Jember mempunyai gawe besar, yakni Pemilihan 169 kepala desa yang ada di Jember.

“Festival ini sebuah momentum, dimana pelaksanaanya digelar setelah Pilkades serentak, dan nanti, semua kades terpilih akan diberi penyuluhan dan diklat tentang HAM terlebih dahulu sebelum dilantik,” tambah Bupati.

Sementara Beka Ulung Hapsara selaku Komnas HAM, pada kesempatan tersebut menyatakan, bahwa bicara soal HAM bukan hanya menjadi domain pemerintah pusat saja, akan tetapi hingga di pemerintah desa, sebab Pemerintah desa merupakan Ujung tombak terhadap warga untuk memenuhi dan dipenuhinya HAM nya.

“Urusan HAM itu bukan hanya menjadi domain pemerintah pusat saja, tapi juga di pemerintah desa, justru pemerintah desa merupakan ujung tombak dari suksesnya warga mendapatkan hak-haknya, terlebih tantangan pada saat ini, justru di desa lebih banyak, dan desa menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada warganya,” ujar Beka.

Menurut Beka, tantangan terbesar di desa pada saat ini, adalah banyaknya kasus Human Traficking, kasus Agraria dan banyak lagi, oleh karenanya dengan memberikan penyuluhan kepada kades terpilih pada saat festival HAM nanti, diharapkan kades bisa memberikan pemahaman kepada warganya.

“Dengan adanya penyuluhan HAM, diharapkan pemerintah desa bisa memberikan pemahaman kepada warganya, seperti demo itu boleh asal tidak merusak, maupun hal lainnya, dan Komnas HAM komitmen untuk membantu pemerintah kabupaten Jember hingga tingkat desa,” pungkas Beka. (Min).