Bupati Jember Gelar Workshop Siskeudes
JEMBER, Share Indonesia.id - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI mendorong tata kelola keuangan desa tahun 2020 di Jember lebih baik, salah satunya melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), hal ini disampaikan Bupati Jember dr. Faida MMR saat membuka acara Workshop yang digelar pada Jumat (6/12/2019) di Aula Wahyawibawagraha.
“BPKP meminta kepada seluruh kepala desa untuk melakukan tata kelola keuangan lebih baik, dan saya sudah menyampaikan agar ada umpan balik dari BPKP, sejauh mana efektifnya, dan hasilnya nanti akan kami sampaikan ke seluruh kepala desa yang ada di Jember, mumpung ada 161 kepala desa yang baru,” ujar Bupati.
Bupati juga meminta, agar pemerintah desa harus sudah mulai menyiapkan operator di masing-masing desa, terlebih mulai tahun depan, monitoring keuangan desa dilakukan dengan sistem online.
“Tahun depan akan ada monitoring dengan sistem online, desa harus menyiapkan operatornya, terutama bagaimana membuat laporan keuangan di tiap desa, dan ini nanti akan ada evaluasi secara nasional dari pusat, dengan adanya sistem seperti ini, pengawasan terhadap keuangan desa akan semakin transparan,” beber Bupati.
Bupati berharap, dengan adanya workshop ini, akan mampu menciptakan proses penyajian laporan keuangan yang cepat, akurat, tepat serta dijamin kendalanya, workhsop ini sendiri bertujuan untuk peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan dan bermuara pada pelayanan publik yang lebih baik.
“Kalau bicara laporan keuangan, tentu yang dipikirkan adalah angka-angka, tapi kalau sudah terbiasa dan dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, pasti akan lebih mudah, prinsipnya pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” pungkas Bupati. (Amin).
“BPKP meminta kepada seluruh kepala desa untuk melakukan tata kelola keuangan lebih baik, dan saya sudah menyampaikan agar ada umpan balik dari BPKP, sejauh mana efektifnya, dan hasilnya nanti akan kami sampaikan ke seluruh kepala desa yang ada di Jember, mumpung ada 161 kepala desa yang baru,” ujar Bupati.
Bupati juga meminta, agar pemerintah desa harus sudah mulai menyiapkan operator di masing-masing desa, terlebih mulai tahun depan, monitoring keuangan desa dilakukan dengan sistem online.
“Tahun depan akan ada monitoring dengan sistem online, desa harus menyiapkan operatornya, terutama bagaimana membuat laporan keuangan di tiap desa, dan ini nanti akan ada evaluasi secara nasional dari pusat, dengan adanya sistem seperti ini, pengawasan terhadap keuangan desa akan semakin transparan,” beber Bupati.
Bupati berharap, dengan adanya workshop ini, akan mampu menciptakan proses penyajian laporan keuangan yang cepat, akurat, tepat serta dijamin kendalanya, workhsop ini sendiri bertujuan untuk peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan dan bermuara pada pelayanan publik yang lebih baik.
“Kalau bicara laporan keuangan, tentu yang dipikirkan adalah angka-angka, tapi kalau sudah terbiasa dan dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, pasti akan lebih mudah, prinsipnya pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” pungkas Bupati. (Amin).
Tags:
PEMERINTAHAN
POLITIK
0 komentar