PRESIDEN INGATKAN WARGA AGAR TAK MUDAH AGUNKAN SERTIFIKAT TANAH
Jember (beritajatimcom) - Presiden Joko Widodo meminta warga agar hati-hati dalam menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan pinjaman di bank. Hal ini dikemukakannya, dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk 2.850 warga dari sejumlah daerah di Jawa Timur, di New Sari Utama Convention Hall, Minggu (13/8/2017).
Jokowi mempersilakan warga untuk menjadikan sertifikat itu sebagai agunan pinjaman di bank. "Tidak apa-apa, kalau kita membutuhkan. Tapi saya titip, hati-hati kalau kita ingin memakai sertifikat ini sebagai jaminan di bank. Tolong dihitung betul, dikalkulasi betul, bisa tidak mengangsur setiap bulannya. Kalau tidak bisa, jangan. Nanti hilang, sertifikatnya bisa disita bank. Tapi kalau kalkulasinya sudah betul, tidak apa-apa," katanya.
Jokowi meminta agar uang pinjaman yang diperoleh dengan agunan sertifikat tanah tidak dipergunakan untuk hal-hal konsumtif seperti membeli mobil dan sepeda motor. "Jangan. Sertifikat ini bisa hilang kalau caranya seperti itu. Dikalkulasi betul. Kalau sudah pinjam, bisa mengangsur, mencicil dengan baik, ada keuntungan lebih silakan mau beli mobil, beli sepeda motor. Tapi jangan sampai baru dapat pinjaman dari bank, langsung beli mobil. Tidak bisa mengangsur, sertifikatnya hilang," katanya.
Pemerintah pusat memberikan perhatian kepada sertifikasi tanah. Jokowi menerima banyak laporan masuk soal sengketa tanah di berbagai daerah di Indonesia. Ia kemudian memerintahkan kepada Menteri Agaraia dan Badan Pertanahan Nasional agar minimal lima juta sertifikat diserahkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. "Tahun depan tujuh juta harus diberikan, tahun depannya lagi sembilan juta harus diserahkan kepada masyarakat," katanya.
Menurut Jokowi, dari 2,7 juta bidang tanah yang seharusnya bersertifikat di Jawa Timur, baru terpenuhi 1,065 juta. "Masih 39 persen, masih banyak sekali yang harus diselesaikan. Inilah pekerjaan dari kantor-kantor BPN di kabupaten dan kota," katanya. [wir]
Sumber:https://www.facebook.com/rakompadas/?hc_ref=ARTp7b7QmM626GkcE7tAZ4gnoLS_kDsPZEl1zsEaxkUD-VsU6OKBvpNr13oVs6keVyc&fref=gs
Pemerintah pusat memberikan perhatian kepada sertifikasi tanah. Jokowi menerima banyak laporan masuk soal sengketa tanah di berbagai daerah di Indonesia. Ia kemudian memerintahkan kepada Menteri Agaraia dan Badan Pertanahan Nasional agar minimal lima juta sertifikat diserahkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. "Tahun depan tujuh juta harus diberikan, tahun depannya lagi sembilan juta harus diserahkan kepada masyarakat," katanya.
Menurut Jokowi, dari 2,7 juta bidang tanah yang seharusnya bersertifikat di Jawa Timur, baru terpenuhi 1,065 juta. "Masih 39 persen, masih banyak sekali yang harus diselesaikan. Inilah pekerjaan dari kantor-kantor BPN di kabupaten dan kota," katanya. [wir]
Sumber:https://www.facebook.com/rakompadas/?hc_ref=ARTp7b7QmM626GkcE7tAZ4gnoLS_kDsPZEl1zsEaxkUD-VsU6OKBvpNr13oVs6keVyc&fref=gs
Tags:
UMUM
0 komentar