JEMBER,(suarajatimpost.com) - Dianggap buruk dalam pengelolaan anggaran keuangan APBD tahun 2016, Bupati Jember, Selasa (04/07/2017) kemaren dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jember oleh warganya.

Menurut Agus Muhamad Mashudi, salah satu penggugat, gugatan yang diajukan ke pengadilan merupakan class action (perwakilan kelompok) bukan hanya ditujukan kepada Bupati dr.Faida MMR saja. Tetapi, Wakil Bupati KH.Mukit Arif, dan turut tergugat Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni.

“Kita menyikapi kebijakan dari Bupati Jember yang sampai saat ini, dilihat dari sisi penggunaan anggaran, jelas jauh dari apa yang dijanjikan pada kampanye politik di kala dia mencalonkan diri sebagai bupati,” ujar Agus kepada sejumlah wartawan, kemarin.

Lebih jauh Agus menjelaskan, alasan kedua adanya gugatan class action tersebut, pihaknya menilai pola penetapan birokrasi yang tidak jelas.

“Sehingga atas evaluasi tersebut, perlu bagi kami mengatasnamakan diri sendiri, dan sebagai masyarakat ataupun rakyat Jember, kemudian juga mewakili atas dua juta empat ratus dari rakyat Jember, yang ada di 31 kecamatan, dan di 248 desa maupun kelurahan," jelasnya.

"Karena bagaimanapun kebijakan bupati ini berdampak sangat masif pada peningkatan perekonomian dan kemakmuran dari masyarakat Jember,” tambahnya.

Dengan adanya gugatan tersebut, pihaknya juga berusaha mengingatkan Bupati Jember harus bekerja secara profesional untuk mengelola pemerintahan Kabupaten Jember secara baik. Sehingga dengan buruknya hal tersebut, kata Agus, pihaknya terpaksa harus melakukan gugatan class action tersebut.

“Dari berbagai media yang kita baca, dan sidang-sidang di dewan perwakilan rakyat. Diketahui bahwa minimnya serapan anggaran yang hanya mencapai sekitar 21 koma sekian persen, kemudian besarnya SILPA tahun 2016 yang mencapai Rp 680 miliar ini kita lihat secara obyektif, bahwa ini merupakan ketidak profesionalisme dari bupati untuk mengelola keuangan APBD Kabupaten Jember,” pungkasnya.

Sumber:http://www.suarajatimpost.com/read/7569/20170705/194920/dinilai-buruk-mengelola-keuangan-bupati-jember-digugat-warganya-ke-pengadilan/